Spotwarta – Konawe — Gagalnya pelantikan 270 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Konawe di akhir masa jabatan Penjabat (PJ) Bupati menjadi sorotan publik. Kegagalan ini terjadi setelah Kementerian Dalam Negeri menolak usulan pelantikan tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
Peristiwa ini menunjukkan adanya kontrol ketat dari pemerintah pusat terhadap perubahan struktur birokrasi di daerah, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelantikan ASN di masa-masa akhir jabatan seolah menjadi upaya politisasi birokrasi, yang akhirnya ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sebanyak 270 ASN yang direncanakan untuk mengisi posisi baru menggantikan ASN lain yang akan dinonjob, termasuk jabatan-jabatan penting seperti kepala sekolah, kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, dan kepala dinas, menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya menciptakan birokrasi yang loyal kepada kepentingan politik tertentu.
Dengan adanya perubahan kepemimpinan, harapan publik kini beralih kepada PJ Bupati Konawe yang baru, agar dapat menjaga netralitas dan memastikan bahwa ASN bekerja demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik individu atau kelompok tertentu. Selain itu, sanksi terhadap ASN yang terlibat dalam tim sukses salah satu pasangan calon juga perlu dipertimbangkan untuk menjaga integritas birokrasi.
Kegagalan pelantikan ini juga memicu pertanyaan di kalangan ASN mengapa pelantikan ASN di Konawe tidak terjadi, sementara di daerah lain seperti Kendari dan Kolaka Utara, pelantikan tetap berjalan. Apakah ini bagian dari permainan politik atau ada alasan lain yang belum terungkap?
Situasi ini menjadi sebuah drama politik yang akan terus bergulir hingga Pilkada nanti. ASN Konawe berhak mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai situasi ini, karena pada akhirnya, birokrasi yang bersih dan profesional adalah kunci untuk melayani publik dengan baik.( Bang joo)
